Disparbud dan HIPMI Pangandaran Perkuat Kolaborasi Kembangkan Pariwisata, Ekraf, dan BUMDes

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran menggelar pertemuan strategis bersama Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Pangandaran. Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan potensi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif (ekraf), serta penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Disparbud Pangandaran, Riko Purnama, mengatakan bahwa sinergi ini dirancang untuk memaksimalkan peran pengusaha muda dalam menggerakkan roda perekonomian daerah berbasis keunggulan lokal.

Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah eksplorasi peluang HIPMI untuk berfokus pada sektor ekonomi kreatif (ekraf).

“Disparbud dan HIPMI sepakat untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap anggota HIPMI yang memiliki lini usaha di sektor ekraf, mulai dari pemetaan subsektor hingga identifikasi kebutuhan pengembangannya,” ucap Riko, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, HIPMI juga dapat menjadi motor penggerak industri ekonomi kreatif daerah, sehingga sektor riil usaha pariwisata kian beragam dan berdaya.

Dalam kesempatan yang sama, Riko juga menyampaikan adanya peluang fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) gratis yang menyasar 21 subsektor ekraf. “Alur tindak lanjut program ini akan dimulai dari inventarisasi data anggota, subsektor, jenis usaha, hingga fasilitasi kebutuhan HAKI,” katanya.

Riko mengatakan Disparbud dan HIPMI sepakat untuk memetakan potensi sekaligus mengantisipasi resistensi atau tantangan di lapangan bersama BUMDes dan pemangku kepentingan terkait.

“Aktivitasi kawasan wisata alam yang belum masuk pengelolaan kami yang juga berpotensi mendulang pengunjung bisa menjadi salah satu peluang untuk menambah destinasi baru. Tapi tidak hanya viral, tetapi berkelanjutan,” ucapnya.

Kawasan wisata lainnya yang menjadi target sebagai penarik wisatawan ada di Pantai Karapyak, Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang.

“Pantai Karapyak salah satu kawasan yang pemda kelola dan tarik retribusinya. Jadi masih jadi PR untuk kami kembangkan kedepannya mau seperti apa. Yang jelas disana potensi,” katanya.

Mengingat status Karapyak masuk dalam kategori wisata rintisan, penekanan utama saat ini diletakkan pada penguatan fundamental yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), tata kelola, hingga model bisnis, bukan sekadar ekspansi destinasi semata.

Sementara itu, Ketua HIPMI Pangandaran Cinky Priyanto mengatakan bahwa peran HIPMI dalam sektor usaha wisata tidak semata-mata ingin meraup untung di sana. Sebagai putra daerah, ia pun menyebut pengusaha muda harus terlibat dari sisi lain yang belum diprioritaskan pemerintah.

“Kami putra daerah, ingin juga membantu memajukan dan mempercantik wisata lokal yang bisa menjadi tempat wisata aman dan nyaman,” kata Cinky.

Selain itu, HIPMI tidak ingin melangkah terlalu jauh karena posisinya sebagai mitra strategis pemerintah. “Untuk itu kami harap ada kolaborasi aktif antara pengusaha muda dan Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Pertemuan kolaboratif ini ditutup dengan kesepakatan langkah lanjutan berupa pendalaman data, penguatan regulasi di tingkat lokal, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan guna memastikan program-program yang dirancang berdampak langsung bagi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Pangandaran.